Pencairan anggaran UN sempat terhambat

proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran agar kementerian studi dan kebudayaan terkena blokir, tutur wakil menteri keuangan, anny ratnawati

kegiatan tersebut masuk selama kegiatan dan diblokir atau dibintang sebab belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi data dukung berupa tor juga rab, katanya selama pemaparan dalam jakarta, jumat.

anny mengajarkan, pada mendaftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi dan kebudayaan mendapatkan pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran tersebut diblokir.

anggaran tersebut mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 perihal rapbn 2013 serta penyerahan dipa kepada presiden di desember lalu, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi tor dan rab.

Informasi Lainnya:

sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tidak diblokir karena adalah aktifitas yang mesti dibayarkan juga ditawarkan awal tahun yakni pembayaran gaji juga operasional perkantoran, ujarnya.

sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian pendidikan juga kebudayaan adalah dana agar kegiatan un melalui target audien 14.080.619 siswa juga unit biaya rp39.000 per siswa.

namun sesudah kementerian studi juga kebudayaan membahasnya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar dengan target peserta 12.223.453 siswa dan unit uang rp53.000 per siswa.

buka blokir

anny menjelaskan pula bahwa menteri pendidikan serta kebudayaan kemudian mengusulkan pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu pada sasaran serta unit biaya di keppres no. 37/2012.

direktur jenderal anggaran, lanjut dia, pada 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

dengan demikian, pada dasarnya tidak terkandung keterlambatan signifikan supaya penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.

menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian pendidikan serta kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak untuk pengadaan telah siap.

sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum dapat dicairkan, herry mengatakan, keputusannya masih menanti persetujuan komisi x dpr.

itu ujarnya agar ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, katanya.