wakil ketua komisi ii dpr a hakam naja mengatakan, pasca-reformasi tahun 1998 tuntutan proses pembentukan perundang-undangan, terutama undang-undang pemilu, dan partisipatif terus meningkat dengan terjadinya dinamika proses politik dan kian demokratis.
proses pembentukan perundang-undangan di masa mau datang mau terus meningkat sejalan dengan tingkat kesadaran berdemokrasi dan komplesitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara di indonesia, kata hakam naja dalam makalahnya dan dilontarkan di dialog dan launching buku politik hukum sistem pemilu potret keterbukaan dan partisipasi umum pada penyusunan uu no 8 tahun 2012 pada jakarta, kamis.
dia mengajarkan, proses pembentukan uu pemilu nomor 8 tahun 2012 bisa dilihat di empat aspek yaitu kelembagaan, masyarakat, pengaturan, juga pembahasan rancangan undang-undang (ruu).
menurut dia pembahasan ruu tersebut secara keseluruhan sudah mengakibatkan keberadaan transparansi, partisipasi serta akuntabilitas dan bermuara di demokratisasi selama proses pembentukan uu.
Informasi Lainnya:
sehingga menghasilkan koleksi undang-undang yang telah mendekati rasa keadilan dalam penduduk, katanya.
hakam menungkapkan, partisipasi penduduk selama pembuatan uu tersebut mampu dilihat daripada pembahasan selama tingkat rapat panitia kerja yang berjalan alot malahan dibawa ke rapat paripurna melalui pemungutan suara untuk menyelesaikannya.
dia menilai, proses pembentukan uu nomor 8 tahun kemarin yang diletakkan pada konteks sosial masyarakat sudah dapat menyebabkan terwujudnya uu pemilu yang lebih responsif.
dpr telah berusaha semaksimal mungkin mengutamakan kepentingan bangsa juga negara dengan luas bukan supaya kepentingan individum grup, golongan maupun partai politik tertentu, ujarnya.
menurut dia, melalui proses partisipasi penduduk itu selama melahirkan uu pemilu, dengan begini konstitusi itu bisa diterima berbagai pihak. hal itu berdasarkan hakam, lahirnya suatu uu pemilu dan tak mempunyai masalah masih pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.